BANGKINANG KOTA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar untuk memperkuat penanganan persoalan hukum sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Aula Kantor Kejari Kampar, Kamis (29/10/2026).
PKS ditandatangani Kepala Bapenda Kampar Zamhur dan Kepala Kejari Kampar Dwianto Prihartono, S.H., M.H., serta disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah.
Kepala Bapenda Kampar Zamhur mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda, terutama dalam pengelolaan pajak daerah dan pengamanan potensi penerimaan PAD.
Menurut dia, pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) diperlukan agar berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dapat ditangani secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak di bidang perdata dan tata usaha negara, sekaligus mengoptimalkan pengamanan potensi penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah," ujar Zamhur.
Dia menjelaskan, melalui perjanjian tersebut Bapenda Kampar dapat memperoleh bantuan hukum dalam penanganan piutang pajak daerah, pemeriksaan pajak, pelaksanaan penagihan, hingga penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perpajakan daerah.
Pendampingan tersebut juga mencakup penyelesaian gugatan, keberatan, dan banding, termasuk persoalan yang membutuhkan penanganan melalui jalur hukum.
Selain bantuan hukum, Kejari Kampar juga dapat memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), audit hukum (legal audit), serta bantuan penyusunan produk hukum.
Kerja sama itu turut mencakup pelayanan hukum melalui konsultasi, pemberian pendapat dan informasi, serta sosialisasi mengenai persoalan hukum di bidang perdata, tata usaha negara, dan pajak daerah.
Zamhur berharap dukungan Kejari Kampar dapat membantu Bapenda meningkatkan efektivitas penagihan piutang pajak sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Sementara itu, Kepala Kejari Kampar Dwianto Prihartono menyatakan kesiapan jajarannya melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada Bapenda Kampar.
Namun, pelaksanaan pendampingan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah disepakati dalam PKS, yakni melalui permohonan tertulis dari Bapenda Kampar.
Dwianto juga menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data wajib pajak dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Dengan demikian, pertukaran informasi dan penanganan persoalan perpajakan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penandatanganan PKS ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin sebelumnya. Dalam perjanjian terbaru, terdapat sejumlah penambahan dan penyempurnaan materi untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Bapenda Kabupaten Kampar dan Kejaksaan Negeri Kampar. Pada kesempatan yang sama, kedua pihak juga saling menyerahkan plakat sebagai tanda terjalinnya kerja sama.
Melalui kerja sama tersebut, Bapenda Kampar berharap pengelolaan pajak daerah semakin tertib dan memiliki kepastian hukum. Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan PAD untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kampar.