Bangkinang Kota — Wakil Bupati Kampar Misharti mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual pada Senin, 23 Februari 2026. Rapat tersebut menyoroti tren kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Rakor yang berlangsung melalui Zoom Meeting dari Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Tomsi menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Ia menyoroti kenaikan harga cabai rawit di 195 kabupaten/kota serta komoditas lain seperti beras, daging sapi, ayam, dan telur yang cenderung meningkat menjelang hari besar keagamaan.
Misharti mengatakan Pemerintah Kabupaten Kampar akan memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau harga dan ketersediaan stok pangan. Langkah yang disiapkan meliputi peningkatan frekuensi pemantauan pasar, pelaksanaan operasi pasar, serta pengawasan distribusi bahan pokok.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Kampar, Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Asisten II Setda Kampar Muhammad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kampar Yuli Usman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kampar Rusdi Hanip, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta TPID Kabupaten Kampar.
Menurut Misharti, TPID dan dinas terkait diminta meningkatkan peninjauan langsung ke pasar tradisional dan distributor untuk memastikan tidak terjadi permainan harga maupun penimbunan bahan pokok menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
Selain pengendalian inflasi, rapat juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah serta sosialisasi fasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditargetkan berlangsung hingga Oktober mendatang.
Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan komitmen mendukung program perumahan nasional melalui percepatan perizinan, penyediaan lahan, serta penguatan data calon penerima. Kabupaten Kampar disebut masuk tiga besar nasional dalam pelaporan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian 1.405 unit hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Setelah rapat berakhir, Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar diskusi internal terbatas bersama Forkopimda dan TPID untuk merumuskan langkah teknis pemantauan stok pangan di tingkat distributor selama Ramadhan.
Misharti menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah diminta segera menindaklanjuti hasil koordinasi melalui langkah konkret di lapangan guna menjaga stabilitas harga serta mendukung pelaksanaan program strategis nasional.(ADV)