Pekanbaru — Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa transparansi anggaran akan menjadi fondasi utama pemerintahannya, sebuah sikap yang kembali ia perlihatkan saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Selasa, 31 Maret 2026.
Melalui momen ini, Yuzar menandai arah kepemimpinan yang ingin ia bangun: pemerintahan yang bersih, terbuka, dan disiplin dalam setiap proses pengelolaan anggaran.
Penyerahan LKPD digelar di Kantor BPK Perwakilan Riau dan dihadiri Kepala BPK Perwakilan Riau Binsar Karyanto, Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah, Plt Inspektur Muhammad Irsyad, serta Kepala BPKAD Kampar Dendi Zulhairi. Di hadapan para pemangku kepentingan itu, Yuzar menekankan bahwa laporan keuangan bukanlah sekadar dokumen tahunan, tetapi representasi komitmen moral pemerintah kepada publik.
“Penyerahan LKPD ini bukan kewajiban administratif semata, tapi bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Kampar. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus betul-betul kembali kepada rakyat,” kata Yuzar dalam sambutannya.
Ia menyebut, sejak awal menjabat, pembenahan sistem birokrasi—khususnya dalam tata kelola keuangan—menjadi salah satu fokusnya. Bagi Yuzar, transparansi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi standar formal negara, melainkan sebagai upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Yuzar juga memastikan Pemkab Kampar siap menghadapi proses audit BPK secara terbuka dan kooperatif. Menurutnya, pemeriksaan bukan sekadar ruang untuk menilai benar atau salah, tetapi proses penting untuk memastikan perbaikan sistem keuangan berjalan berkesinambungan.
“Kami membuka diri sepenuhnya terhadap proses audit. Pemeriksaan bukan hanya mencari kesalahan, tapi memastikan sistem keuangan daerah terus membaik dan mendukung pembangunan,” ujar Yuzar.
Meski berharap hasil pemeriksaan berjalan baik, Yuzar menegaskan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tujuan akhir. WTP, kata dia, hanyalah pijakan yang harus dibarengi kemampuan anggaran memberikan efek nyata bagi masyarakat.
“WTP itu penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana laporan keuangan ini mencerminkan manfaat langsung bagi masyarakat. Anggaran harus berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” ucapnya.
Komitmen itu mendapat tanggapan positif dari Kepala BPK Perwakilan Riau, Binsar Karyanto. Ia menilai ketepatan waktu Pemkab Kampar menyerahkan LKPD menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun budaya akuntabilitas.
“Kami mengapresiasi Bupati Kampar yang menyerahkan LKPD tepat waktu. Ini adalah indikator nyata keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Binsar.
BPK selanjutnya akan memulai proses pemeriksaan LKPD Unaudited 2025 dalam waktu dekat. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta memberikan dukungan penuh agar audit berlangsung lancar dan hasilnya dapat menggambarkan kondisi pengelolaan anggaran secara objektif.
Melalui langkah ini, Ahmad Yuzar kembali menegaskan positioning-nya sebagai kepala daerah yang mendorong pembaruan birokrasi dan disiplin fiskal. Ia menyebut komitmen terhadap transparansi keuangan bukan hanya strategi manajemen, tetapi syarat dasar untuk mewujudkan Kampar sebagai daerah yang bersih, efektif, dan berkelanjutan.(ADV)