KAMPAR - Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka, Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipercaya.
Komitmen itu disampaikan Bupati Kampar yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad, saat mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 secara daring, Kamis (2/4/2026).
Dari Ruang Command Center Kantor Bupati Kampar, Muhammad hadir bersama jajaran pemerintah daerah, mengikuti jalannya pertemuan yang menjadi pintu awal proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.
Pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi titik mula untuk menakar sejauh mana kejujuran angka-angka dipertanggungjawabkan.
Muhammad menyampaikan, pengelolaan keuangan daerah bukan hanya tentang laporan yang tersusun rapi, tetapi tentang kepercayaan publik yang harus dijaga. Di balik setiap angka, ada tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan, ada amanah yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan.
“Akuntabilitas bukan hanya kewajiban, tetapi komitmen moral kita. Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas dan terbuka,” tegas Muhammad.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak hanya bersiap secara administratif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi. Kesiapan data dan dokumen, menurutnya, adalah cerminan dari keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah.
Lebih jauh, Muhammad mengingatkan bahwa proses pemeriksaan oleh BPK harus dipandang sebagai ruang refleksi, bukan sekadar penilaian. Dari sana, pemerintah daerah bisa membaca ulang langkah-langkah yang telah diambil, memperbaiki yang masih kurang, dan memperkuat yang sudah berjalan baik.
“Ini bukan hanya soal lulus atau tidak dalam pemeriksaan. Ini tentang bagaimana kita terus memperbaiki diri, menjaga integritas, dan memastikan keuangan daerah dikelola dengan benar,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Inspektur Kabupaten Kampar, jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretariat DPRD Kampar.
Sementara itu, tim pemeriksa BPK memaparkan mekanisme dan tahapan pemeriksaan yang akan dilaksanakan dalam waktu ke depan.
Entry meeting ini menjadi awal dari perjalanan panjang audit, di mana setiap data akan diuji, setiap laporan akan ditelusuri.
Namun bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, langkah ini adalah bagian dari ikhtiar menjaga kepercayaan, merawat transparansi, dan meneguhkan komitmen menuju pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berintegritas.(ADV)