Pemkab Kampar Teken MoU dengan BRI, Fokus Transparansi dan Inklusi Keuangan
Pekanbaru — Pemerintah Kabupaten Kampar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk memperkuat transparansi dan inklusi keuangan daerah. Kesepakatan tersebut diteken di Pekanbaru, Kamis, 9 April 2026.
Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi Kabupaten Kampar dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih terbuka, akuntabel, serta berbasis digital.
Penjabat Sekretaris Daerah Kampar, Ardi Mardiansyah, yang mewakili Bupati Ahmad Yuzar, mengatakan kolaborasi dengan BRI diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui kerja sama ini, kami juga mendorong inklusi keuangan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah,” kata Ardi dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, integrasi layanan perbankan dengan sistem keuangan pemerintah daerah akan mempercepat proses administrasi serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam transaksi keuangan.
Selain itu, digitalisasi layanan dinilai penting untuk memastikan penyaluran program pemerintah, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.
Dari pihak perbankan, Pimpinan Cabang BRI Bangkinang Adi Prasetia Wardhana menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memperkuat sistem keuangan daerah.
Menurut dia, jaringan luas BRI yang menjangkau hingga ke desa-desa menjadi keunggulan dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan layanan perbankan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil,” ujar Adi.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan diharapkan mampu mempercepat perputaran ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kampar menilai, kerja sama ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat sistem keuangan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Integrasi layanan keuangan dengan program pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.(ADV)