KAMPAR — Bupati Kampar mengajak seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengubah pola kerja menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin kegiatan Gerakan Jumat Bersepeda dan Sepeda Motor ke Kantor, Jumat (10/4).
Kegiatan yang dimulai dari kediaman resmi bupati itu diikuti para kepala OPD. Rombongan bergerak menuju sejumlah kantor dinas dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor sebagai bagian dari kampanye penghematan energi sekaligus penerapan gaya hidup sehat.
Bupati mengatakan, perubahan pola kerja menjadi kebutuhan seiring dengan penerapan sistem kerja fleksibel yang mengombinasikan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). Menurut dia, efisiensi penggunaan energi harus menjadi bagian dari kebijakan tersebut.
“Pola kerja harus berubah, tidak hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga bagaimana kita menggunakan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab,” kata bupati.
Dalam kegiatan itu, bupati juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor OPD untuk memantau penggunaan listrik. Ia menyoroti masih adanya perangkat elektronik yang tetap menyala meski tidak digunakan.
Ia meminta setiap OPD menerapkan langkah konkret penghematan energi, antara lain mematikan peralatan listrik yang tidak terpakai, memaksimalkan pencahayaan alami, serta menyesuaikan penggunaan perangkat kerja dengan kebutuhan.
Menurut bupati, upaya tersebut tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran daerah, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan.
“Efisiensi energi ini harus menjadi budaya kerja. Ini juga bagian dari tanggung jawab kita terhadap lingkungan,” ujarnya.
Para kepala OPD menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan bupati di masing-masing instansi.
Pemerintah Kabupaten Kampar berencana menjadikan kegiatan Gerakan Jumat Bersepeda sebagai agenda rutin. Selain meningkatkan kebugaran aparatur, kegiatan ini diharapkan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan berkelanjutan.(ADV)